INDONESIA PASKA KENAIKAN HARGA BBM (DISADUR DARI BULETIN SADAR-www.prakarsa-rakyat.org)

Oleh Muhammad Haedir

(Penulis adalah Sekretaris Kota, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) Komite Kota Makassar)

Kondisi negara belakangan ini sedang dirundung nasib yang buruk. Kenaikan harga BBM dunia hingga 130 US$/barel sangat berpengaruh kepada sistem perekonomian Indonesia. Hal ini wajar, karena sistem perekonomian yang diterapkan merupakan sistem ekonomi yang sangat tergantung pada sistem ekonomi luar negeri, dalam hal ini sistem ekonomi neo-liberal (globalisasi) .

Adalah sebuah sistem yang sangat mendewakan sistem pasar di atas segalanya. Yang terjadi adalah sistem-sistem ekonomi kita akan diseret pada satu kepentingan yaitu keuntungan besar bagi tuan-tuan kapitalis di negara-negara dunia pertama dan kemiskinan bagi rakyat di negeri sendiri. Bagaimana tidak, sudah lebih dari seminggu subsidi bahan bakar dicabut, perlawanan rakyat tidak berhenti dalam melakukan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ini pertanda bahwa akibat kebijakan tersebut, rakyat yang selain harus menanggung beban diakibatkan kenaikan harga pangan internasional, akan semakin terjerumus ke jurang kemiskinan.

Sebenarnya masih banyak tindakan-tindakan yang harus diambil dalam menangani persoalan kenaikan harga minyak dunia, tidak harus dengan mencabut subsidi. Akan tetapi pemerintah sepertinya tidak mau tahu akan hal itu. Kebijakan yang paling bisa diambil adalah dengan melakukan pemotongan pada gaji departemen dan para anggota dewan, dan dialihkan untuk menutupi subsidi, atau dengan memberdayakan teknologi energi yang belakangan ini banyak ditemukan oleh rakyat sendiri sebagai solusi penghematan terhadap BBM. Atau bisa juga dengan mengembangkan teknologi biodiesel.

Sayang sekali pemerintah sepertinya tidak mau peduli terhadap solusi-solusi tersebut dan mencoba bermain api dengan mencabut subsidi paling vital dalam kehidupan produksi masyarakat. Belajar dari sejarah pencabutan subsidi tahap kedua pada tahun 2005 kemarin, pemerintah bukannya memotong tunjangan para anggota dewan dan departemen, yang ada malah sebaliknya pemerintah malah menaikkan tunjangan para anggota dewan.

Paska kenaikan harga BBM, di media-media diberitakan terjadi kenaikan harga bahan pokok yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Hal ini akan memukul mundur kondisi perekonomian rakyat ke jurang kemiskinan yang semakin dalam. Kampanye pemerintah di media-mediapun semakin mengilusi rakyat aga rakyat mau menerima begitu saja keputusan pemerintah tersebut, seolah kehidupan rakyat akan baik-baik saja paska kenaikan harga BBM. Seakan-akan dengan kenaikan harga itu mereka tidak akan kelaparan, mereka tidak akan resah, mereka tidak akan menderita penyakit kemiskinan yang disebut busung lapar.

Pemerintahpun menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai alat untuk semakin mengilusi rakyat agar tidak melawan. Bagaimana tidak, di tengah-tengah kenaikan semua harga kebutuhan pokok mereka seolah tertolong dengan adanya BLT. Padahal kebijakan tersebut tidak lebih dari alat untuk menyogok rakyat agar tidak berontak, jika menemukan harga kebutuhan mereka sudah naik di pasar.

Dalam keterpurukan rakyat pasca kenaikan harga BBM ini, para politisi busuk yang kita tahu juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan negeri ini, malah sibuk mencari muka.

Mereka seolah tidak tahu malu sambil menyembunyian kebusukan-kebusukan nya dan menganggap merekalah yang paling bersih dan tidak bernoda dalam keputusan pemerintahan SBY-JK yang menaikkan harga BBM. Padahal kita tahu bahwa merekalah sebenarnya benalu yang menghambat kemajuan bangsa ini selama sepuluh tahun reformasi.

Sementara itu, gerakan dalam melakukan penolakan kebijakan tersebut, belum menuai hasil yang maksimal hingga hari ini. Hal ini diakibatkan oleh karena belum turut sertanya seluruh kekuatan rakyat dalam melakukan gerakan menolak kebijakan tersebut. Masyarakat malah diilusi dan dimobilisasi ke tempat-tempat penerimaan BLT.

Sebuah solusi alternatif pun cenderung tenggelam dalam setiap isu, akibatnya para politisi busuklah yang kemudian menuai kemenangan propaganda dalam setiap kampanye-kempanye anti kenaikan harga BBM. Hal ini terjadi karena tidak adanya gerakan yang terus- menerus mengkonsolidasikan diri dalam mengkampanyekan sebuah alternatif baru yang mesti diambil dalam setiap krisis yang terjadi di negeri ini.

Justru yang mencuat ke permukaan adalah cap brutalisme dari kelompok gerakan, padahal yang melakukan hal tersebut adalah aparat negara sendiri yang selalu menganggap bahwa kelompok gerakan, dalam melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, selalu bertindak brutal. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk propaganda hitam dari pemerintah terhadap kelompok gerakan agar rakyat tidak ikut-ikutan dalam melakukan tindakan brutal bersama kelompok gerakan tersebut.

Belajar dari sejarah, saat kelompok buruh berkehendak untuk melakukan aksi mogok pada Hari Buruh Internasional Satu Mei lalu, mereka selalu dicap bahwa mereka akan melakukan tindakan-tindakan anarki. Namun kita bisa lihat sendiri, aksi May Day berjalan dengan tertib sehingga anggapan pemerintahpun tidak terbukti. Hanya dengan aksi yang terorganisir, gerakan tidak akan terpancing oleh provokasi dari aparatus negara.

Selain itu, tugas dari gerakan adalah bagaimana menemukan sebuah format gerakan dalam mengusung isu menolak kenaikan harga BBM. Format ini penting agar mampu mencuatkan sebuah program alternatif sebagai sebuah antitesa dari program yang ditawarkan oleh para politisi busuk yang sudah pasti tidak akan mau melepaskan diri dari kekuatan modal internasional.

RENTETAN KEBIJAKAN SBY-JK : SEBUAH PEMBELAJARAN POLITIK

oleh : Achmad Rusyaidi H

(Penulis adalah Koordinator Sentra Gerakan Progressif Makassar, Anggota Perhimpunan Rakyat Pekerja Kota Makssar)

Kita pastinya masih teringat dengan gelora-gelora kampanye SBY-JK pada tahun 2004 kemarin, dimana jutaan rakyat indonesia menggantungkan harapannya pada sosok SBY-JK untuk membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Empat tahun sudah SBY-JK memimpin negeri ini. Sudah ratusan bahkan ribuan kebijakan yang diambilnya. Sudah banyak pula pro-kontra yang mengikuti kebijakannya. Entah apakah penilaiannya objektif atau tidak .

Di tulisan ini tidak akan dibahas kebaikan dan keburukan kebijakan atau program yang diambil oleh SBY-JK, namun bagaimana melihatnya dari sudut pandang politik, menganalisisnya, dan menjadikan sebuah pembelajaran bagi rakyat sehingga nantinya akan meminimalisir penilaian subjektif dan primordial yang selama ini dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Sadar atau tidak, apa yang terjadi di negeri ini tergantung dari bagaimana rakyatnya mengelola negeri ini. Konsekuensi dari dianutnya liberalisasi politik membawa pada situasi dan kondisi dimana rakyat memiliki ruang yang luas untuk terlibat di setiap percaturan ekonomi-politik, baik di skala lokal maupun nasional. Sekilas, memang agak terlihat kontras dengan kenyataannya, mengingat kenyataan yang ada justru menutupkan pintu bagi bagi rakyat untuk berpolitik. Sebut saja paket UU Pemilu dan UU Parpol yang jika dianalisis, akan memperlihatkan bahwa yang berhak untuk berpolitik hanyalah golongan berduit atau kaum borjuis saja. Namun kesalahan bukan ada pada sistem atau konsep yang ada, melainkan sekali lagi, sadar atau tidak, bahwa semua ini adalah konsekuensi logis dari pilihan yang diambil oleh rakyat indonesia.

Kenapa ketika liberalisasi (baik di bidang ekonomi maupun politik) masuk ke indonesia, jutaan rakyat indonesia masih mempercayakan nasibnya kepada orang-orang yang membiusnya dengan politik uang, dengan politik primordial atau dengan politik konservatif. Di fase liberalisasi yang melanda Indonesia seperti sekarang ini, orang tidak lagi berpikir tentang moralitas tapi orang akar berpikir bagaimana mewjudkan kepentingan ekonomi-politiknya, meskipun harus dengan cara mengkhianati janjinya sendiri.

Sekarang, yang harus dilakukan adalah bagaimana memassifkan organisasi-organisasi yang "pure" berbasis rakyat, untuk mamaksimalkan keterlibatan seluruh kekuatan rakyat dalam pertarungan di liberalisasi ekonomi-politik.

Kembali ke persoalan kebijakan SBY-JK sebagai suatu pembelajaran politik. Pada dasarnya tidak ada yang aneh dengan kebijakan yang diambil oleh SBY-JK, mengingat orientasi politiknya adalah orientasi pasar. Sehingga adalah hal yang wajar pula ketika SBY-JK harus mengurangi subsidi BBM sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2005 dan 2008. Rentetan kebijakan SBY-JK adalah gambaran untuk menilai arah dan kepentingan politik kaum-kaum yang pro pasar dengan corak kapitalistiknya. Terlepas dari apakah nantinya kebijakan yang diambil oleh SBY-JK akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat atau tidak, rakyat sudah harus mampu membaca dan menentukan arah serta sikapnya ke depan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagaian besar yang memilih SBY-JK pada tahun 2004 kemarin adalah massa non-ideologis, dalam artian kebanyakan dari mereka adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang fans terhadap sosok SBY. Ditambah dengan Jusuf Kalla yang sebagian besar pemilihnya adalah orang-orang yang memilih karena kedekatan hubungan emosional, memilih karena satu daerah, memilih karena satu suku, dan faktor-faktor subjekti serta faktor-faktor primordial lainnya.

Tidak lama lagi Indonesia akan mengadakan pemilihan umum. Tidak lama rakyat Indonesia akan memilih orang-orang yang akan duduk di kursi struktur pemerintahan periode 2009-2014. Sudah saatnya rakyat jangan lagi mau dibius oleh rayuan politik uang, rayuan politik primordial dan konservatif seperti kemarin-kemarin. Kekuatan rakyat bukanlah komoditas yang diperjual belikan, tapi kekuatan rakyat adalah roh bagi suatu negara untuk menentukan masa depannya.

Penilaian yang objektif dan rasional serta pelibatan kekuatan rakyat di kancah politik melalui organisasi-organisasi berbasis rakyat adalah pra syarat material untuk menjadikan bangsa ini, bangsa yang mandiri serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.

SEMANGAT PERLAWANAN VS PERASAAN RENDAH DIRI

Oleh : Bustamin

(Anggota Sentra Gerakan Progressif Makassar dan Anggota Perhimpunan Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar – PRP Makassar)

Rabu 4 Juni 2008, waktu itu sore menjelang petang, karena merasa jenuh di rumah sendirian, saya kemudian mengajak seorang teman perempuanku untuk melihat “sunset” di pantai “Tanjung Bayang” Makassar. Sambil menunggu momen “sunset”, kami nongkrong di sebuah balai ”mace” (cat :balai mace adalah warung-warung kecil di pantai tanjung bayang makassar yang menjajakan jagung bakar) sambil menikmati jagung bakar, karena memang kebetulan sore itu saya membawa uang lebih.

Dan saya pun mulai berbincang-bincang dengan ibu setengah baya yang punya warung itu.

Awalnya tidak ada yang menarik dari perbincangan kami karena hanya kebanyakan basa-basi hingga akhirnya masuk ke pembicaraan tentang politik. saya terkejut ketika ibu itu mengatakan dengan PD-nya bahwa yang membuat menang pasangan SAYANG (Syahrul YL – Agus AN) sebagai gubernur dan wakil gubernur propinsi sulawesi-selatan adalah karena dukungan massa dari kaum miskin kota dan pedagang kaki lima. Mungkin saya tidak terlalu terkejut, kalau dia bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu karena dia masuk dalam sebuah organisasi atau pernah belajar di sebuah organisasi atau wadah lain ataukah setidaknya dia pernah membaca sebuah buku atau artikael. Namun ketika saya bertanya apakah dia pernah berorganisasi atau pernah belajar tentang wacana politik atau wacana pergerakan, dia justru menjawab tidak pernah. Dia hanya menjawab bahwa semua ini karena pengamatan spekulasinya.

Namun ada yang kontras dari pembicaraan kami, yaitu waktu saya mengajukan pertanyaan kepada dia bahwa apakah dia pernah berpikir untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama dengan kaum miskin dan pedagang kak lima lainnya. Dia kemudian menjawab dengan jawaban yang membuatku bingung yaitu bahwa semua ini adalah takdir sejak lahir yang ia harus terima dengan ikhlas. Dia menganggap bahwa kaum miskin adalah kaum miskin tidak bisa menjadi kaya, kecuali jika ada mukjizat – lanjut candanya.

Dua Kesadaran Yang Kontradiktif

Dari prolog di atas nampak jelas terlihat adanya dua hal yang saling bertentangan. Di satu sisi terdapat kesadaran akan adanya potensi kekuatan besar dari massa kaum miskin kota dan pedagang kaki lima, sementara di sisi lain ada semacam kesadaran yang tertanam di kepala mereka bahwa kondisi objektif yang mereka alami adalah hukum alam yang mereka harus terima dan jalani, dimana hukum alam ini tidak bisa lagi dirubah atau diganggu-gugat.

Memang agak rumit untuk memastikan penyebab dari adanya dua kesadaran yang kontradiktif tersebut, karena membutuhkan penelitian lebih lanjut. Tapi menurut saya, untuk kesadaran pertama dipengaruhi oleh kondisi yang memperlihatkan semakin meningkatnya populasi kaum miskin. Dan untuk kesadaran yang kedua, hal ini tidak terlepas dari pengaruh doktrinasi feodal dan mistik-religius yang tertanam sejak mereka lahir.

Hal ini pulalah yang menjadi salah satu faktor sulitnya mengorganisir kaum-kaum tertindas khususnya mereka yang ada di pedesaan dan yang minim mendapatkan akses informasi.

Sebenarnya jika melihat dialektika yang ada, akan memperlihatkan arah keasadaran yang menuju pada kesadaran pertama yaitu kesadaran dimana populasi kaum miskin selalu bertambah dari waktu ke waktu sehingga kesadaran akan kekuatan yang besar pun suatu saat akan mendominasi. Dan memang realita yang ada jumlah kaum miskin selalu bertambah dari tahun ke tahun.

Manajemen kesadaran adalah sesuatu yang urgen untuk di injeksikan kepada kaum miskin. Merasa mempunyai kekuatan adalah batu loncatan yang berkualitas untuk menuju pada kesadaran massa yang sejatinya. Integritas dengan kaum tertindas lainnya seperti kaum buruh dan tani akan membawa kepercayaan diri untuk memperjuangkan kesejahteraan.

Tapi pandangan-pandangan patalis yang berbau mistik religius tidak boleh diremehkan begitu saja. Karena ini akan membawa mereka pada jebakan perasaan rendah diri. Dimana mereka melihat dirinya sebagai kaum lemah yang tidak mempunyai takdir untuk sejahterah.

Sekali lagi, satu hal yang menjadi pelajaran bahwa ditengah kebodohan dan keluguan-primordial, kaum miskin (tertindas) mempunyai prasyarat material berupa kesadaran akan kekuatan besar. Meskipun kekuatan itu belum mampu mendorong mereka untuk melakukan perjuangan yang sejatinya karena masih diliputi perasaan rendah diri sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tapi setidaknya ini adalah modal bagi kaum-kaum intelektual progresif untuk mengorganisir kaum miskin kota dan kaum tertindas lainnya.

Ya.. mungkin saya terlalu cepat mengambil suatu kesimpulan yang hanya berdasarkan satu pendapat atau satu pandangan. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa terdapat kecenderungan kesamaan persepsi dari mereka yang berada dalam situasi dan kondisi yang sama, yaitu dalam hal ini dimana mereka berada pada situasi dan kondisi yang tertindas. Sehingga bukan tidak mungkin kaum tertindas lainnya seperti kaum buruh dan tani juga memiliki kesadaran dan pandangan yang sama dengan kaum miskin kota dan pedagang kaki lima tadi.