RENTETAN KEBIJAKAN SBY-JK : SEBUAH PEMBELAJARAN POLITIK

oleh : Achmad Rusyaidi H

(Penulis adalah Koordinator Sentra Gerakan Progressif Makassar, Anggota Perhimpunan Rakyat Pekerja Kota Makssar)

Kita pastinya masih teringat dengan gelora-gelora kampanye SBY-JK pada tahun 2004 kemarin, dimana jutaan rakyat indonesia menggantungkan harapannya pada sosok SBY-JK untuk membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Empat tahun sudah SBY-JK memimpin negeri ini. Sudah ratusan bahkan ribuan kebijakan yang diambilnya. Sudah banyak pula pro-kontra yang mengikuti kebijakannya. Entah apakah penilaiannya objektif atau tidak .

Di tulisan ini tidak akan dibahas kebaikan dan keburukan kebijakan atau program yang diambil oleh SBY-JK, namun bagaimana melihatnya dari sudut pandang politik, menganalisisnya, dan menjadikan sebuah pembelajaran bagi rakyat sehingga nantinya akan meminimalisir penilaian subjektif dan primordial yang selama ini dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Sadar atau tidak, apa yang terjadi di negeri ini tergantung dari bagaimana rakyatnya mengelola negeri ini. Konsekuensi dari dianutnya liberalisasi politik membawa pada situasi dan kondisi dimana rakyat memiliki ruang yang luas untuk terlibat di setiap percaturan ekonomi-politik, baik di skala lokal maupun nasional. Sekilas, memang agak terlihat kontras dengan kenyataannya, mengingat kenyataan yang ada justru menutupkan pintu bagi bagi rakyat untuk berpolitik. Sebut saja paket UU Pemilu dan UU Parpol yang jika dianalisis, akan memperlihatkan bahwa yang berhak untuk berpolitik hanyalah golongan berduit atau kaum borjuis saja. Namun kesalahan bukan ada pada sistem atau konsep yang ada, melainkan sekali lagi, sadar atau tidak, bahwa semua ini adalah konsekuensi logis dari pilihan yang diambil oleh rakyat indonesia.

Kenapa ketika liberalisasi (baik di bidang ekonomi maupun politik) masuk ke indonesia, jutaan rakyat indonesia masih mempercayakan nasibnya kepada orang-orang yang membiusnya dengan politik uang, dengan politik primordial atau dengan politik konservatif. Di fase liberalisasi yang melanda Indonesia seperti sekarang ini, orang tidak lagi berpikir tentang moralitas tapi orang akar berpikir bagaimana mewjudkan kepentingan ekonomi-politiknya, meskipun harus dengan cara mengkhianati janjinya sendiri.

Sekarang, yang harus dilakukan adalah bagaimana memassifkan organisasi-organisasi yang "pure" berbasis rakyat, untuk mamaksimalkan keterlibatan seluruh kekuatan rakyat dalam pertarungan di liberalisasi ekonomi-politik.

Kembali ke persoalan kebijakan SBY-JK sebagai suatu pembelajaran politik. Pada dasarnya tidak ada yang aneh dengan kebijakan yang diambil oleh SBY-JK, mengingat orientasi politiknya adalah orientasi pasar. Sehingga adalah hal yang wajar pula ketika SBY-JK harus mengurangi subsidi BBM sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2005 dan 2008. Rentetan kebijakan SBY-JK adalah gambaran untuk menilai arah dan kepentingan politik kaum-kaum yang pro pasar dengan corak kapitalistiknya. Terlepas dari apakah nantinya kebijakan yang diambil oleh SBY-JK akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat atau tidak, rakyat sudah harus mampu membaca dan menentukan arah serta sikapnya ke depan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagaian besar yang memilih SBY-JK pada tahun 2004 kemarin adalah massa non-ideologis, dalam artian kebanyakan dari mereka adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang fans terhadap sosok SBY. Ditambah dengan Jusuf Kalla yang sebagian besar pemilihnya adalah orang-orang yang memilih karena kedekatan hubungan emosional, memilih karena satu daerah, memilih karena satu suku, dan faktor-faktor subjekti serta faktor-faktor primordial lainnya.

Tidak lama lagi Indonesia akan mengadakan pemilihan umum. Tidak lama rakyat Indonesia akan memilih orang-orang yang akan duduk di kursi struktur pemerintahan periode 2009-2014. Sudah saatnya rakyat jangan lagi mau dibius oleh rayuan politik uang, rayuan politik primordial dan konservatif seperti kemarin-kemarin. Kekuatan rakyat bukanlah komoditas yang diperjual belikan, tapi kekuatan rakyat adalah roh bagi suatu negara untuk menentukan masa depannya.

Penilaian yang objektif dan rasional serta pelibatan kekuatan rakyat di kancah politik melalui organisasi-organisasi berbasis rakyat adalah pra syarat material untuk menjadikan bangsa ini, bangsa yang mandiri serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.